Opini : Dibawah Kuasa Junkfood

Terbit di harian cetak SINAR MERDEKA, Rabu 22 Oktober 2014.

Kalau masih ada yang ingat persitiwa menggelikan beberapa waktu lalu: sepasang turis  asal Amerika Serikat (AS) menjadi tersangka pembunuhan Ibu kandungnya sendiri Denpasar, Bali, pada Agustus lalu.

Saat mereka ditahan, kedua tersangka itu melakukan protes karena disugugi ayam goreng dari KFC oleh polisi. Mereka menilai ayam goreng dari KFC itu disuguhkan lantaran mereka berkulit hitam. Mereka juga menganggap ayam goreng KFC adalah makanan untuk kalangan kelas bawah. Keduanya menganggap tindakan polisi itu rasis.

Padahal, polisi sebetulnya justru hendak memberlakukan mereka lebih istimewa ketimbang dengan narapidana lain. “Menurut kami fast food itu mahal, tapi mereka menganggapnya sebagai makanan murahan,” kata Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Djoko Hariutomo. Uniknya lagi, kedua tersangka itu baru berhenti melakukan protes setelah makanan mereka diganti dengan Soto Ayam (Tribunnews.com, 19 Agustus 2014).

Fatalnya Gagal Faham

Memang nyata, di Indonesia, makanan cap luar negeri yang mulai marak sejak awal 90-an seperti itu selalu menjelma sebagai panganan mewah dan mahal miliknya kaum berduit saja. Tempatnya pun selalu elegan dan mendapat julukan “restoran cepat saji”, sampai-sampai membuat orang awam mana pun langsung menaksir kelasnya tinggi. Padahal, sesungguhnya di negeri asalnya sana panganan yang masuk kategori fast food seperti ini kerap diplesetkan dengan sebutan  junk food alias “makanan sampah”.

Seperti dikupas habis oleh Eric Schlosser dalam bukunya, Negeri Fast Food (2004). Sesungguhnya model usaha ini memang inovasi revolusioner dari bisnis kuliner, namun ia punya konsekuensi ironik yang buruk bagi masyarakat. Cita rasa nikmatnya yang begitu khas di lidah ternyata berkat rekayasa kimiawi yang diracik para flavorist. Makanan ini juga dianggap sebagai biang keladi melonjaknya masalah obesitas, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Industri ini memang lebih berorientasi pada terpenuhinya target pelipatgandaan profit ketimbang menyajikan makanan yang baik. Bahkan perlakuan pada pekerjanya pun tidaklah seindah kemasan yang tampak. Lebih buruk. Bisnis ini juga menyumbang anjloknya kesejahteraan petani dan peternak kecil di desa.

Sungguh fenomena ini ibarat noda yang ikut mencoreng cita-cita kedaulatan pangan nasional. Masyarakat kita memang kian banyak terjangkit xenomaniac, terlampau mudah silau dengan produk luar negeri dan merendahkan apa pun yang berbau lokal. Kita gagal memahami globalisasi, sampai menimbulkan mental inlander, jeblok, alias minder. Tak heran jika akhirnya kita menemui kenyataan bahwa julukkan “Indonesia Negeri Agraris” itu kian menjadi mitos yang terkubur oleh segala macam panganan impor yang sudah menerobos masuk ke desa-desa.

Majukan Pangan Lokal

Data miris BPS menyebut dalam satu dekade terakhir, 5 juta petani beralih profesi menjadi tukang ojek dan buruh bangunan. Tak terhitung lagi anak petani yang berurbanisasi ke kotauntuk menjadi buruh pabrik atau sektor informal. Rerata petani Indonesia hanya menggarap lahan kurang dari setengah hektare, dengan status terbanyak cuma buruh tani demi  mencukupi kebutuhan subsisten. Terjadi juga penyusutan lahan pertanian produktif yang signifikan, dari 31,2 juta Ha menjadi 26 juta Ha saja. Situasi ini berdampak langsung pada konsumsi impor produk pertanian yang melambung empat kali lipat dari tahun 2003 sebesar US$ 3,34 miliar sampai tahun 2013 menjadi US$ 14,9 miliar (Nefosnews.com, 11/9).

Proyek raksasa MP3EI yang digadang-gadang sebagai terobosan pembangunan pemerintah pun ternyata malah mengandung ancaman semakin mengurangi lahan pertanian masyarakat. Apa daya, negeri ini memang kepalang jadi target pasar dunia yang begitu diidamkan karena populasi 250 juta jiwanya itu. Terlebih gaya hidup masyarakatnya pun terlalu mudah berkiblat pada barat. Sialnya, bukan kultur produktifnya yang digandrungi, melainkan hanyut dan mulai tenggelam dalam budaya konsumtif terhadap simbol-simbolnya saja.

Namun, tulisan ini bukan untuk mengajak kita anti atau malah sampai phobia pada hal-hal yang berbau asing begitu saja. Sebaliknya, agar sadar diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 yang tinggal menghitung hari. Satu-satunya jalan untuk bertahan menjadi negeri berdaulat yang rakyatnya sejahtera adalah dengan meningkatkan peran negara dalam melindungi hak-hak rakyatnya yang berjuang. Ya, Pemerintah wajib membantu perjuangan hidup rakyatnya, selama ini jutaan rakyat meniti perekonomian dari bawah tapi musnah dilibas pesaing besar dari negeri luar.

Sebab, sebagaimana kita ketahui bersama, proyek MEA 2015 yang mulai meniadakan sekat perekonomian regional benua Asia Tenggara merupakan prakondisi dari proyek raksasa globalisasi atau pasar bebas dunia. Proyek pasar bebas regional semacam ini terbukti sangatlah kejam, dan klaim bahwa ia akan menumbuhkan iklim persaingan sempurna yang sehat adalah ilusi yang melegitimasi kekuatan ekonomi raksasa global untuk melahab usaha-usaha kecil menengah, termasuk bagi negara-negara lemah dengan populasi manusia yang berlimpah tanpa diiringi produktifitas tinggi seperti Indonesia.

Begitu kaya sebenarnya ragam panganan khas daerah yang bisa diunggulkan, bahkan rendang, sate, dan nasi goreng saja masuk kategori ternikmat di dunia. Vandana Shiva, aktivis kemanusiaan India, bahkan menyebut Indonesia punya sumber pangan luar-biasa yang tak mungkin membuat rakyatnya alami krisis pangan. Hal ini dibenarkan oleh Badan ketahanan Pangan Kementan RI yang menyebut 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 40 jenis buah minuman, dan 110 jenis rempah (Greeners.co 19/8).

Ada terlalu banyak potensi yang bangsa ini miliki, tapi terlalu banyak pula persoalan yang menghambatnya berbuah menjadi kejayaan. Kebanggan pada potensi inilah yang semestinya mulai kita galakkan sebagai senjata produktif mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Kualitas produksi pangan lokal harus digenjot agar bermartabat setara di mata dunia. Inilah saatnya, memperkuat kesadaran membangun jaringan ekonomi rakyat yang bangga mengkonsumsi produk pangan lokal, bangga mengolah potensi sumber pangan lokal, mengemas beragam jenis makanan tradisional, dan memasarkannya sebaik mungkin.

Ayo bangkit dari tidur panjang, ada tantangan besar kemajuan bangsa berdaulat yang harus kita perjuangkan bersama sedari sekarang.***

_____________

Saddam Cahyo, Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung dan Pegiat komunitas Bengkel Tulis Bintang Merah

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/opini/20141022/di-bawah-kuasa-junk-food.html#ixzz3HvBLw6dX