Opini : Titik Blunder Kebijakan Energi Nasional ( KEN )

Oleh : Saddam Cahyo*

Kembali kita disuguhkan dengan berita-berita aksi massa, diskusi, tulisan maupun konfirmasi dari berbagai pihak terkait dengan dikeluarkannya kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik / TDL oleh Pemerintah yang telah disetujui DPR beberapa waktu lalu. Respon-respon yang bermunculan tadi mayoritas bersuara sumbang dan dicap reaksioner oleh sebagian pihak.

Tampaknya keluhan masyarakat dalam aspek pelayanan kebutuhan energi listrik oleh Pemerintah maupun PLN memang selalu menghiasi media massa. Listrik memang sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat kita, hampir seluruh aktivitas keseharian kita memerlukan energi listrik sebagai sumber energi pokoknya, meski masih banyak pula daerah-daerah yang belum teraliri listrik sampai saat ini.

Pola hidup masyarakat yang sangat ketergantungan akan ketersediaannya pasokan energi listrik dianggap sebagai masalah utama yang membebani Pemerintah atau PLN dalam hal ini. Memang tak dapat kita pungkiri, masyarakat Indonesia saat ini sangat terjebak dalam pola hidup konsumtif terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya tanpa menyadari secara utuh mengenai dampak jangka panjangnya, termasuk kebutuhan akan energi listrik.

Sebuah wacana merebak dari pernyataan terbuka Direktur Utama PT PLN Persero, Dahlan Iskan. Dia menyatakan, PLN akan memberikan layanan listrik gratis untuk rakyat miskin (Liskin) bagi pengguna listrik 450 VA yang kurang lebih berjumlah 20 juta pelanggan dan tersebar se Indonesia. Menurut Dahlan, kebijakan ini merupakan alternatif terbaik dari berbagai posisi dilematis PT PLN Persero dalam melayani pasokan energi listrik untuk masyarakat.

Seperti yang kita duga bersama, kebijakan apapun yang dikeluarkan Pemerintah yang dirasa bertentangan dengan kapasitas kemampuan rakyatnya pasti akan menuai protes keras dari berbagai pihak. Gugatan-gugatan dari berbagai class action itu cukup beralasan mengingat jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin banyak pula yang menjadi pelanggan listrik 900VA yang akan terkena kenaikan TDL hingga 20%.

Banyaknya ketimpangan teknis pendataan warga miskin lewat program sensus penduduk, dan bila kita melirik kebelakang, pelanggan listrik 450VA tidak lagi tepat dijadikan tolok ukur masyarakat itu miskin, mengingat beberapa tahun terakhir bisa dikatakan sangat minim penambahan pengguna baru listrik berdaya 450VA, biasanya pelanggan baru harus memasang listrik minimal dengan daya 900VA dan itupun kita harus sangat sabar menjadi bagian rentetan daftar tunggu, dan ini menjadi kekuatan logis bagi berbagai gugatan class action yang timbul terhadap Pemerintah maupun PLN sebagai penanggung jawab pasokan energi listrik nasional.

 Akar permasalahan pelayanan energi

Jika kita mau berkepala dingin menanggapi kebijakan kontraproduktif ini, ada benarnya pernyataan Dahlan Iskan sebelumnya, bahwa kenaikan TDL ini adalah kebijakan alternatif terbaik yang harus diambil oleh PT PLN Persero selaku pemasok utama kebutuhan energi listrik nasional.

Diperkirakan, dari kebijakan subsidi silang ini PLN akan merugi sampai 1,5 triliun rupiah, namun akan meningkatkan pemasukan hingga 20 triliun rupiah. Meski terkesan membawa semangat neoliberalisme dalam pelayanan energi, diharapkan ini menjadi jawaban dari kerugian yang terus dialami PT PLN karena biaya produksi sekitar Rp. 1.200 per Kwh namun hanya terjual Rp. 650 per Kwh selama ini.

Dalam pengesahan APBNP 2010, PLN harus kembali disuntik dana segar 55,106 triliun rupiah dan masih harus menaikkan TDL 10 % per Juli 2010 bagi pelanggan 450-900VA dan diatasnya mencapai 15 % kenaikan. Memang kenaikan TDL yang dianggap mampu menghemat APBN 2010 hingga 7,3 triliun rupiah ini tidaklah efektif, karena PLN masih saja terus kewalahan mengatasi krisis energi di berbagai aspek teknisnya, ditandai dari masih rutinnya pemadaman bergilir, kerusakan-kerusakan turbin pembangkit listrik rentetan daftar tunggu yang semakin panjang, dsb.

Kenaikan TDL selalu berbarengan dengan melambungnya harga minyak mentah dunia beserta produk turunannya. Sialnya, pembangkit-pembangkit listrik yang kita miliki masih sangat bergantung pada bahan bakar mainstream tersebut, seperti minyak, gas dan batu bara yang ditaksir harganya akan melambung hingga 100 dolar AS per barel sehingga menjadi alasan yang cukup melegitimasi ditelurkannya kebijakan kenaikan TDL tadi.

Menjadi sebuah catatan pula dampak dari berbagai kebijakan yang harus ”mengefisiensi” APBN dalam sektor pelayanan energi selalu mengakibatkan meroketnya harga sembako di dalam negeri, dan menjadi momok bagi sektor industri kecil menengah. Kejadian seperti ini bukan baru pertama kali kita alami, sejak pasca krisis moneter 1998 lalu yang memaksa pemerintah kita menerima suntikan dana segar dari lembaga keuangan internasional dengan berbagai syarat yang memberatkan dan berdampak jangka panjang, kebijakan seperti ini kerap menjadi kelumrahan yang harus kita terima.

Menjadi rahasia umum bahwa negeri ini memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah di tengah gugusan ribuan pulaunya. Indonesia memiliki 199 blok minyak dan gas (migas) yang tersebar di 66 cekungan potensial, serta memiliki cadangan batubara hingga 240 juta ton per tahun, belum lagi kekayaan potensial tambang dan alam lainnya yang tersebar nyaris merata di setiap daerah.

Namun perlu disayangkan, negeri gemah ripah loh jinawi yang kita kenal saat ini sangatlah berlawanan dari konsep ideal yang kita bayangkan. Ditengah kekayaan alam yang produktif ini bangsa kita masih harus terjerat berbagai problem perekonomian di semua sektor. Disaat membutuhkan bahan baku pembangkit listrik, negara melalui PT PLN justru harus mengimpor, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak terpengaruh harga minyak mentah di pasaran dunia, padahal negeri kita dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dan sumber energi potensial yang semestinya meraup keuntungan dari melambungnya harga minyak dunia.

Di sinilah titik blunder Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diterapkan Pemerintah, sehingga memposisikan dirinya dan BUMN terkait pada posisi dilematis. KEN sangat memprioritaskan infestasi modal asing dengan legitimasi UU No. 22 th.2001 tentang migas, UU No. 25 th.2007 tentang penanaman modal, UU No.4 th.2009 tentang mineral dan batubara, UU outsorcing dan SKB 4 menteri.

Maka tidak bisa disalahkan mengapa banyak suara sumbang yang menilai Pemerintah kita berhaluan neoliberal, karena kebijakan-kebijakannya justru semakin melemahkan peranannya dalam memacu peningkatan perekonomian nasional dalam berbagai aspek.  

Ketidak mampuan perusahaan negara seperti PLN dalam memenuhi pasokan listrik masyarakat menjadi masalah rutin yang seolah harus terus menerus kita maklumi, dengan membludaknya permintaan berlangganan baru yang terus melonjak sementara PLN tidak mendapatkan pasokan listrik tambahan yang efektif dari produksinya dan pembangunan instalasi pembangkit listrik barupun sangat minim.

Sudah menjadi dugaan logis, bila pemerintah terus menerus mengutamakan kelonggaran infestasi modal asing terutama dalam sektor energi, berbagai perusahaan asing yang menguasai hampir 80% industri tambang bahkan BUMN akan lebih memilih melakukan transaksi internasional / menjual produk mentahnya keluar negeri, sekalipun menjual di dalam negeri, mereka menjualnya di berbagai SPBU asing yang mulai tersebar di kota-kota besar dan itu semakin tidak menguntungkan bagi kita.

Secercah harapan KEN yang lebih baik

Nasi memang sudah menjadi bubur, demikian adagium klasik untuk menyebut masalah yang terlanjur terjadi. Kebijakan kenaikan TDL kali ini memang sudah di sahkan oleh DPR dan Pemerintah serta sudah sangat dipersiapkan pelaksanaannya oleh PT PLN, namun bukan berarti kita sebagai konsumen atau rakyat harus terlelap dalam logika pasar dimana hanya yang mampu membayar lebih yang berhak mendapatkan pelayanan maksimal.

Kita harus pandai menempatkan diri dan menentukan sikap dalam iklim demokrasi yang seperti ini. Kehadiran kebijakan ini harus kita ekspektasikan sebagai pemecah gelombang sumbang dari berbagai class action tadi yang sering mengatasnamakan rakyat miskin. Karena kita tidak bisa terus menyalahkan PLN dalam hal ini, kita juga tidak bisa terus meneriakkan penolakan pada semua kebijakan Pemerintah yang malah menimbulkan gejolak sosial politik yang rentan ditunggangi kepentingan lain dan memperkeruh situasi.

Masyarakat memang harus lebih peka dan mengambil peran yang lebih partisipatif, namun harus pula konstruktif karena harapan kita adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata. Pemerintahpun harus menjawab berbagai masalah vital yang terus dipertanyakan oleh rakyatnya. Pemerintah kita harus mampu dan memberanikan diri menentukan sikap keberpihakannya pada rakyat mayoritas, peninjauan ulang berbagai kebijakan yang berpotensi menjadi blunder perlu dilakukan dan dibenahi.

Setidaknya memunculkan itikad serius menanggulangi krisis energi tanpa menambah beban rakyat. Memancing pertumbuhan dan perkembangan sektor industri kecil dan daerah, dan akan lebih baik lagi bila pola sentralisasi pengelolaan energi dirubah dan lebih memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah memanfaatkan potensi energi di daerahnya masing-masing.

Pengelolaan sumber energi oleh Pemerintah daerah dan pemanfaatan berbagai sunber energi potensial dari daerah masing-masing, terutama non energi mainstream seperti, ampas produksi, bio energi, panas bumi, dan lainnya sangatlah baik untuk dikembangkan, mengingat Lampung pun memiliki potensi energi panas bumi yang cukup potensial di daerah Suoh Lampung Barat, belum lagi di daerah-daerah lainnya, semestinya ini bisa menjadi jawaban dari permasalahan pemenuhan energi listrik nasional disamping meninjau kembali kebijakan yang malah mempersulit Pemerintah menjalankan fungsinya mensejahterakan rakyat umum.

 ________________  

Bandar Lampung, Juni 2010

*) Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila

     

Cerpen : Aku pun Melihat dan Geram.

Oleh : Saddam Cahyo*

“Aduh, tolong jangan hari ini ya Pak, saya mohon, ini baru saja datang mau berdagang.” ujar Kang Sa’i pedagang siomay itu merujuk pada puluhan petugas Satpam baru yang menghampirinya pagi itu.

***

Awal Januari 2010 sekitar pukul Setengah delapan pagi. Suasana kampus pagi itu cukup sepi, tak heran karena masih dalam masa libur semester. Tetapi aku memang tak pernah memikirkannya, libur atau tidak sama saja bagiku, setiap harinya aku akan terus beraktifitas ditengah-tengah kampus negeri favorit di Provinsi ini.

Bahkan tak terfikirkan olehku sejak kapan aku mulai beraktifitas disini, yang jelas aku sangat menikmatinya.

“Huh, kenapa pagi ini hawanya panas ya, padahal baru jam setengah delapan pagi”  Ujarku dalam hati sambil memulai aktifitas pagiku di Kampus ini.

Seperti biasanya, Kang Sa’i datang paling awal, menempatkan gerobak siomaynya di dekat bangku taman nomor dua sebelah kanan dan langsung menyapu sekitaran lahan berdagangnya tanpa menyapaku. Akupun lebih memilih diam dan hanya mengamatinya sambil tersenyum kecil.

”Wah, banyak betul daun kering hari ini, huh.” keluh Kang Sa’i yang masih sibuk menyapu.

”Udah jam sembilan a’? ” Tanyanya dengan dialek kental khas Sunda pada pedagang kaki lima lain yang juga mengais receh ditempat ini.

”Ia, udah, kenapa emangnya ? janjian ya? Hehe.” Jawab pedagang itu sekenanya.

Namanya Sodri, Ia biasa disapa kyay oleh mahasiswa pelanggannya. Kyay Sodri bersama istrinya hanya punya gerobak kecil dan berdagang rokok, minuman serta snack, sudah 13 tahun ia berdagang di sini.

Tempat ini memang kerap disebut jantung kampus ini, bahkan kampus ini sering di identikkan dengan keberadaan tempat ini, ya, entah sudah berapa lama. Dan aku merasa nyaman dengan citra itu.

Ada istilah paling unik yang sering aku dengar dari ribuan mahasiswa yang silih berganti meluangkan waktu santainya di tempat ini. Dilemmatical place, haha.. 

Sepanjang hidupku ini, aku tak pernah bisa mengenyam pendidikan, tapi tak berarti aku tak memiliki pengetahuan, Aku percaya, bahwa alam raya inilah sekolah ku dan semua orang disekitarku adalah ibu guru, yang senantiasa memberiku pengetahuan, meski mereka tak pernah menyadari itu.

Aku fahami istilah unik itu setelah banyak orang yang mendiskusikannya di tempat ini. Aku tak cukup pandai untuk merangkumnya menjadi sebuah definisi yang logis, tapi aku faham, setidaknya tempat ini senantiasa menjadi tempat spesial bagi setiap orang yang mengetahuinya, layaknya pelangi, tempat ini memiliki paduan warna yang mengesankan.

Ada semangat, ada canda tawa, ada tangis, ada yang berdegup grogi, ada si pemurung, ada maling, ada rengekkan pengemis kecil, ada si pemalu yang hanya jalan menunduk, ada kesan nyaman, ada cinta, dan tak sedikit yang punya kesan angker atau menyeramkan.

***

Pagi itu aku sempatkan menyapa saudaraku, yang juga beraktifitas di area yang sama.

”Yay, pulang yay, bawa aja dagangannya semua sekarang !”

”Pokoknya maaflah ya, kita gak mau main kasar, gotong semua dagangan kalian sekarang juga !” Suara –suara lantang itu tiba-tiba memecah pagiku yang sepi.

Puluhan pria tegap berseragam biru dan memegang pentungan itu sumber suaranya, mereka adalah personil Satuan Pengamanan baru yang direkrut untuk meningkatkan keamanan kampus beberapa waktu yang lalu. 

”Maaf ya Bapak-Bapak, kami pihak Rektorat kan sudah kasih peringatan dari jauh hari, Ini kampus tempat kuliah, bukan pasar !” tegas Pria berdasi yang datang menyusul.

”Mau gimana lagi Pak, kami cuma numpang cari makan, lagian disini kami pedagang resmi yang punya surat izin, kami juga bayar salar tiap hari kok.” Timpal Kyay Sodri merajuk.

”Maaf, hari ini juga tolong bawa jauh-jauh dagangan kalian, kalu ndak saya suruh Satpam ini angkut dan kami sita.” Jawab Pria berdasi itu memanas.

***

”Benar-benar panas rupanya hari ini.” Ucapku dalam hati.

Sayang aku hanya bisa melihat.

Dari pucuk teratas ini semakin jelas aku dapat melihat, sekitar 20an personil Satpam berpatroli menyebar ke titik-titik pedagang berjualan, sekitar enam personil sedang melahap nasi bungkus di Halte itu, mungkin mereka kelelahan berteriak.

Selang waktu kemudian, rombongan kuli lengkap dengan martilnya didatangkan dan mulai merobohkan kios-kios kecil dekat Halte itu.

***

Kejadian ini masih berlanjut di hari esoknya. Seperti biasa, pagi ini aku sudah siap beraktifitas, tanpa Kang Sa’i dan pedagang lain tentunya.

Namun seperti biasanya, tempat ini tetap menjadi pilihan melepas penat bagi mereka. Sekumpulan mahasiswa duduk dan larut dalam celoteh seorang diantaranya. Akupun tertarik untuk terlibat. Sayup –sayup kudengar,,

“Emang gila, kenapa coba? Mereka fikir mahasiswa merasa nyaman nongkrong di sini tanpa jajan.” Ucap seorang mahasiswa manis membuka wacana.

“Kemarin aku di kampus, kaget juga lihat ada penggusuran, tapi alasannya biar gak kotor gitu, kan keliatan jorok kalo kampus kita rame pedagang liar, apa lagi pengemis anak-anak yang suka maksa kalo minta, ih.” Saut rekannya.

“Udah lah, gak penting-penting amat, kalo gak enak disini kita pindah di kantin biar bisa makan.” Timpal kawa lainnya memoderasi wacana.

“Gak gitu lah, aku ni makin heran dengan kebijakan kampus, kita sudah cukup penat dengan ritme akademik yang padat, kita butuh kenyamanan, kita butuh refreshing yang alami tapi terjangkau, seperti tempat ini misalkan. Liat nih baru sehari gak ada PKL, kita jadi males nongkrong disini, jadi kotor pula.” Sanggah mahasiswi manis tadi.

“Hmm, semestinya gak perlu diusir, apa gunanya kemarin personil Satpam ditambah kalo Cuma jadi tukang gusur, kalo hematku sih Pihak Rektorat harusnya lebih akomodatif dan solutif soal ini.” Tambahnya.

“Maksudmu?” tanya rekannya yang lain.

Hhhssssssssss,,,,,,,,,,, 

Hembusan angin menyulitkanku terlibat lebih jauh dalam celoteh mereka.

***

Matahari sudah jauh bergeser dari yang sebelumnya tepat berada di atasku.

Sudah Sebulan lebih dari kejadian itu, tapi aku masih tetap beraktifitas di tempat ini, entah sampai kapan.

Hujan rintik mengguyur ku sejak pukul dua siang tadi, Aku sangat menyukai saat-saat seperti ini. Biasanya suasana interaksi manusia di sekitarku saat hujan rintik seperti sekarang akan menambah indah pelangi yang muncul saat reda nanti.

Sebuah pondokan di dekatku mulai diramaikan oleh mereka yang sengaja berteduh.

Suara-suara celoteh manusia sore ini mengingatkanku pada kejadian pagi itu.

Aku, bagi sebagian orang yang menyadari peranan eksistensi makhluk hidup di bumi ini,  kita adalah sama, sebagaimana kalian, aku pun hidup dan bisa melihat, bisa merasakan,  bisa mendengar, dan bisa berbuat.

Aku sendiri lebih bersepakat dengan analogi yang pernah diutarakan seorang pengunjung. Layaknya sebuah tubuh, aku adalah jantung, yang memiliki peran vital menjaga keseimbangan hidup tubuh ini, saudara dekatku di umpamakan sebagai organ hati, yang memiliki peran sama vitalnya dalam tubuh ini. Kami berdua merupakan ”simbol kehidupan” kampus ini.

Mengingat celoteh kritis dari seorang mahasiswi manis beberapa waktu lalu saat menanggapi kejadian penggusuran itu.

Aku dengan kemampuan alam yang sederhana pun mampu menangkap maksud perkataanya, Senada dengan celotehnya, Aku fikir Pihak Rektorat yang katanya berperan vital mengatur keseluruhan sistem di Kampus ini, harusnya lebih mampu mengeluarkan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan objektif. Tidak perlu mereka menambah rusak citra Satpam dengan tindakan kasar penggusuran dan pengusiran pedagang, Tak bijak pula rasanya bila Rektorat yang dihuni kaum intelektual papan atas selalu mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan kebutuhan massa.

Mengaitkan pada info yang aku dengar, Kampus ini telah menerapkan sistem pengaturan keuangan yang mandiri toh, mungkin lebih baik bila kepentingan pedagang ini di akomodir dan di buatkan wadah resmi dibawah naungan Rektorat tanpa perlu mengusir dan dampaknya justru hanya keluh kesah yang muncul.

Melihat lingkungan sekitarku beraktifitas yang dulu ramai, kini menjadi agak sepi dan tampak tak terawat, hal ini mengingatkanku pada jasa Kang Sa’i yang senantiasa menyapu dan membersihkan sampah sebelum dan sesudah berdagang setiap harinya.

Namun Sayang, aku hanya bisa melihat, dan aku pun geram.

 __________

Kotak Labirin Bandar Lampung, Akhir Juni 2010

*) Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila