Oleh : Ricky Satriawan*
Akhir-akhir ini santer diberitakan oleh media tentang munculnya simbol palu arit yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) di beberapa daerah. Berita yang terakhir adalah munculnya atribut serta poster palu arit pada acara karnaval memperingati 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur (Kompas.com/15/8).
Hal ini tentu saja membuat masyarakat geger. Pasalnya Partai ini sudah secara resmi dinyatakan dilarang sejak dikeluarkannya TAP MPRS No.XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan tentang organisasi yang terlarang di Republik Indonesia.
Isu tentang PKI memang masih menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat. Terang saja, sentimen anti-PKI di bangun selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru. Dan untuk kesekian kalinya isu ini dapat menyita perhatian masyarakat secara luas. Isu PKI memiliki rekor hampir serupa responnya dengan isu-isu agama, suku, dan kemanusiaan, yang semuanya juga pernah menjadi pemicu konflik di dalam masyarakat indonesia.
Hal ini tentu saja terasa ganjil di tengah persoalan masyarakat yang sangat kompleks saat ini. Terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Negeri ini sedang mengalami penurunan pertumbuhan Ekonomi pada kuartal I/2015 pemerintahan Jokowi-JK tercatat tumbuh 4,71%, merosot dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 5,14% (bankjateng.co.id, 9/7/2015). Sedangkan berdasarkan data BPS pada September 2014 jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai 27,7 juta orang. Belum lagi persoalan mahalnya bahan-bahan pokok akibat subsidi BBM yang dicabut pemerintah.
Situasi ini memicu banyak respon masyarakat kepada pemerintah. Kritik terhadap ketidakmampuan pemerintah Jokowi-JK di dalam mengelola perekonomian negara menjadi perbincangan yang lumrah akhir-akhir ini. Beberapa juga menagih realisasi janji kampanye tentang menegakkan Trisakti dan Nawacita yang dulu riuh di suarakan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang dulunya mendukung Jokowi-JK sekarang berbalik melancarkan kritikan-kritikan pedas.
Beberapa hari lalu (12/8) pemerintah Jokowi-JK juga melakukan reshuffle beberapa menteri yang di anggap bertanggung jawab atas permasalahan ekonomi yang muncul saat ini. Di dalam pidatonya, Presiden menyebutkan bahwa dengan reshuffle ini berharap perekonomian lebih maju. Pernyataan ini membangun asumsi seolah-olah menteri yang di ganti adalah orang yang bertanggung jawab atas semua persoalan ekonomi indonesia selama ini.
Fenomena ini semakin menjelaskan bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti isu PKI, tidak muncul secara serta merta begitu saja. Justru sebaliknya, ada unsur kesengajaan menciptakan isu ini di tengah-tengah permasalahan ekonomi yang sudah mulai meresahkan masyarakat. Dengan demikian, tekanan-tekanan yang timbul dari masyarakat yang menyasar langsung kepada pemerintah dapat diredam. Di samping mengkambinghitamkan beberapa menteri, rakyat juga dibuat sibuk dengan persoalan isu PKI.
Masyarakat harus lebih cerdas dalam menerima dan menyaring informasi yang ada dan sedang berkembang. Jangan sampai isu-isu semacam ini membuat masyarakat menjadi terpecah belah dan melupakan persoalan pokok mereka, yaitu neoliberalisme, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh isu-isu pengalih, rakyat harus fokus mengawal program-program pemerintah yang sebenarnya sudah baik, yaitu Trisakti dan Nawacita, tetapi tidak kunjung dijalankan.
Terkait dengan isu PKI, bagaimanapun juga partai berlambang palu arit itu pernah berperan di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari kolonialisme asing. Disamping tindakan-tindakan keji yang (dituduhkan) mereka lakukan.
Hari Ulang Tahun Republik Indenesia yang Ke-70 ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kita kembali bersatu layaknya patriot bangsa dahulu dalam melawan kolonialisme. Dalam momentum ini juga marilah kita secara bersama-sama merenungkan dan merumuskan kembali cara untuk menghadapi musuh bersama kita yang saat ini sudah bertransformasi menjadi wajah baru: Neoliberalisme, penjajahan gaya baru dengan menggunakan modal, dan penguasaan negara atas negara lain melalui sistem ekonomi global atau yang kerap disebut sebagai pasar bebas.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar rakyat indonesia benar-benar dapat merasakan kemerdekaan bangsanya. 70 tahun bukanlah waktu yang sebentar, tetapi ternyata cinta-cita terbentuknya bangsa dimana masyarakat adil dan makmur sebagai tujuannya belum juga dapat terlaksana.
Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang Ke-70..!
---------
*) Ketua LMND Ekskot Bandar Lampung, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila.
Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/opini/20150817/70-tahun-proklamasi-kemerdekaan-dan-momentum-persatuan.html#ixzz3jB8mtdOx
Terbit di harian cetak FAJAR SUMATERA, Kamis 20 AGustus 2015.
